Subkor Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Permukiman Endi Hasary

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan pada 2024 mendatang, pelayanan  kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah air bersih bisa dirasakan seluruh masyarakat. Artinya tidak ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan air bersih, bahkan belum menikmati air bersih.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Subkor Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Permukiman Endi Hasary mengatakan, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, bahwa pemerintah daerah akan menuntaskan permasalahan air bersih, pada 2024.

"Berbagai upaya yang telah dilakukan, untuk memaksimalkan pelayanan dasar khususnya air bersih. Diantaranya kami membangunkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan SPAM, hingga Water Treatment Plant atau Instalasi Pengelolaan Air," kata Endy Hasary kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Jum'at (18/8/2023).

Sementara masih ada sekitar 24 desa yang belum menikmati kebutuhan air bersih. 24 desa tersebut tersebar di semua zona, ada yang zona hulu, tengah, dan pesisir, dan rencananya akan dibangunkan SPAM pada akhir tahun ini.

"Tahun ini ada 9 desa dan 2024 ada 15 desa yang akan dibangunkan SPAM diantaranya di desa Lekak Kidau, Bukit Kayang, Handil Terusan, Gunung Sari, Semayang, Bukit Jering, Liang Buaya, Enggelam dan lainnya," ucapnya.

Ia menyebutkan, pada 2024 mendatang juga fokusnya ialah optimalisasi peningkatan jaringan. Sementara Pemkab Kukar pada perubahan RKPD 2023 akan menyiapkan ratusan milliar.

"Tapi saya kurang tahu nilainya, karena ini masih tahapan KUA PPAS 2023, info terakhir sekitar 300 milliar," jelasnya

Ia mengakui, memang mengatasi permasalah air bersih membutuhkan biaya yang cukup banyak, kalau pemasangan Sambungan Rumah (SR) biayanya tidak terlalu banyak.

"Namun untuk pemasangan jaringan distribusi utama (JDU) yang membutuhkan biaya banyak, karena ada pengadaan pipa distribusinya," ungkapnya

Dirinya berharap, pembangunan SPAM oleh pemerintah daerah dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga alat tersebut tidak sia sia, dan  nantinya SPAM tersebut akan dikelola oleh Bumdes.(riz/adv)